SISTEM INFORMASI DESA
Lahirnya UU No 6 Tahun 2014 memberi harapan baru bagi kemajuan Desa dimasa yang akan datang, salah satunya adalah tentang Sistem Informasi Desa sebagaimana diamanatkan pasal 86. Sistem Informasi Desa kedepan dapat dikembangkan untuk menjalankan empat fungsi utama sebagai berikut :
- Fungsi Media Transparansi dan Informasi
- Fungsi Perbaikan Pelayanan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa
- Fungsi Interkoneksi data antara Desa dengan Supra Desa
- Fungsi Promosi Produk Unggulan Desa
Untuk
dapat menjalankan Fungsi Transparansi dan Informasi didalam SID dapat
dikembangkan aplikasi web/portal desa yang terintegrasi dengan
aplikasi-aplikasi lainnya. Web/portal desa didesain untuk menjalankan dua
fungsi utama sebagai berikut :
- Fungsi Transparansi
Fungsi Tranparasi merupakan menu wajib dari web
desa yang merupakan tuntutan perundang-undangan sebagai berikut :
a.
Informasi Publik adalah hak Masyarakat
sebagaimana diamanatkan pasal UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.
b.
Menyebarkan Informasi Publik adalah kewajiban
Badan Publik.
Kewajiban badan public untuk untuk menyebarkan informasi public diamanatkan oleh UU No 14 Tahun 2008 Tentang Kebebasan Informasi Publik maupun UU No 6 tahun 2014 tentang Desa .
Kewajiban badan public untuk untuk menyebarkan informasi public diamanatkan oleh UU No 14 Tahun 2008 Tentang Kebebasan Informasi Publik maupun UU No 6 tahun 2014 tentang Desa .
c. Badan
Publik wajib membangun Sistem Informasi untuk menyebarluaskan Informasi Publik.Keharusan/
kewajiban badan public membangun Sistem Informasi untuk menyebarluaskan
Informasi Publik diamanatkan UU No 14 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (3) “ Untuk
melaksanakan kewajiban, Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem
informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan
efisien sehingga dapat diakses dengan mudah”, UU No 6 Tahun 2014 Pasal 82 (4) “
Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi
kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu)
tahun sekali “
Agar
dapat memenuhi tuntutan perudang-undangan sebagaimana di sebutkan diatas maka
menu /konten wajib yang harus ada dalam web/portal desa adalah sebagai berikut
:
1) Proses Kebijakan public
a.
Waktu penyusunan
b.
Mekanisme dan tahapan
c.
Draft rancangan dokumen publik
2) Hasil
kebijakan public ( Regulasi/Dokumen )
a.
Peraturan Bersama Kepala Desa, Perdes,
Perkades, SK Kades
b.
Dokumen Perencanaan Pembangunan ( RPJMDes dan
RKP Desa )
c.
Dokumen Anggaran ( RKA, APB Desa, DPA)
d.
Laporan Pertanggungjawaban Pemdes
e.
Profil Desa
3) Pelaksanaan
Kebijakan Publik
a.
Proses dan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
Desa
b.
Pelaksanaan dan hasil pembangunan
c.
Pelaksanaan dan hasil kebijkan public lainnya
2. Fungsi Media Informasi
Dalam
hal ini web/portal desa dikembangkan menjadi media informasinya masyarakat
desa.
Ø
Memberikan informasi yaitu kegiatan untuk
mengumpulkan, menyimpan data, fakta, pesan, opini dan komentar, sehingga
masyarakat desa bisa mengetahui keadaan yang terjadi di di desanya dan diluar
desanya.
Ø Membangun
kesadaran warga yaitu menggugah kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai
warga masyarakat.
Ø Memberikan
motivasi, yaitu memberikan dorongan untuk berinovasi, berkreasi dan bekerja
untuk memajukan diri dan desanya.
Ø Ruang
diskusi public, yaitu memberikan ruang untuk mendiskusikan berbagai hal yang berkaitan dengan desa.
Ø
Hiburan; yaitu memberikan hiburan yang sehat
bagi warga masyarakat desa.
Yang perlu di ingat oleh para pengembang dan pengelola sistem informasi desa bahwa menjadikan web/ portal desa sebagai wahana transparansi haruslah dikedepankan karena hal tersebut merupakan tuntutan dari UU Desa.
Dalam
UU No 6 Tahun 2014 Pasal 24 disebutkan “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
berdasarkan asas:
a. Kepastian hukum;
b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
c. Tertib kepentingan umum;
b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
c. Tertib kepentingan umum;
d. Keterbukaan;
e. Proporsionalitas;
f. Profesionalitas;
g. Akuntabilitas;
h. Efektivitas
dan efisiensi;
i. Kearifan
lokal;
j. Keberagaman;
dan
k.
Partisipatif “.
Berkaitan
dengan hal tersebut maka Sistem Informasi Desa kedepan harus di kembangkan
untuk memperbaiki Layanan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa.
Tujuan
pengembangan Program Aplikasi Sistem Informasi manajemen Desa ini adalah:
- Menyediakan data base mengenai kondisi Desa yang terpadu baik dari aspek perencanaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, kepegawaian maupun pelayanan publik yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja pemerintah desa.
- Menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat dan akurat terhadap manajemen pemerintah desa dan pihak pihak yang berkepentingan.
- Mempersiapkan aparat desa untuk mencapai tingkat penguasaan dan pendayagunaan teknologi informasi yang lebih baik.
- Memperkuat basis pemerintah desa dalam melaksanakan otonomi desa.
- Peningkatan SDM masyarakat Perdesaan;
- Media Promosi UMKM secara online;
- Pemasaran produk hasil lokal secara online atau melalui web;
- Aparatur Desa, IRT, anak - anak dan masyarakat perdesaan yang melek Internet;
- Percepatan pelayanan pengiriman data ( hemat waktu, biaya, tempat )
dan masih banyak lagi manfaat - mafaat yang diperoleh dengan adanya Pusat Layanan Internet Kecamatan ( PLIK ).PLIK multy fungsi dengan Internet Sehat, Internet Aman dan Internet Murah.